RAKYAT MERDEKA — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyelidiki dugaan praktik pengoplosan beras subsidi program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) menjadi beras premium yang dijual lebih mahal.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sejumlah kios hanya menjual 20% dari total beras SPHP yang diterima, sementara 80% sisanya diduga dioplos menjadi beras premium dengan selisih harga hingga Rp2.000 per kilogram.
“Kalau 1,4 juta ton dikali 80%, itu 1 juta ton. Jika dioplos dan naik Rp2.000, kerugian negara mencapai Rp2 triliun per tahun,” jelas Amran di Jakarta, Senin (30/6), dikutip dari DetikFinance.
Diduga Libatkan Mafia Beras
Amran menyebut praktik oplosan ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan mafia beras. Ia juga menyoroti penyaluran beras SPHP yang tetap dilakukan saat panen raya, padahal seharusnya distribusi dihentikan sementara untuk menjaga stabilitas harga gabah petani.
“Saat puncak panen dengan stok 50 ribu ton per hari, SPHP justru diguyur ke Pasar Induk Cipinang. Ini merugikan petani,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti kasus ini, Satgas Pangan memanggil pemilik 212 merek beras kategori medium dan premium yang diduga terlibat dalam pengoplosan.
“Ada 212 merek yang sedang kami dalami. Tindakan tegas harus dilakukan untuk menghindari anomali pasar beras,” tegas Amran.
Rugikan Negara
Dugaan praktik oplosan beras subsidi SPHP menjadi beras premium bukan hanya merugikan negara hingga triliunan rupiah, tetapi juga merusak sistem distribusi pangan nasional. Pemerintah memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
