Rakyat Merdeka — Pemerintah Kamboja membantah pembongkaran fasilitas di salah satu markas angkatan laut sebagai sinyal untuk memberikan hak bagi China guna membangun pangkalan di sana.
Pernyataan itu disampaikan oleh Komite Nasional Keamanan Maritim pada Senin (05/10). Pihaknya juga menyebutkan bahwa pembongkaran itu hanya melibatkan perbaikan infrastruktur yang sudah direncanakan sebelumnya.
Pernyataan itu muncul untuk menanggapi laporan media baru-baru ini yang menyoroti kekhawatiran baru atas dugaan rencana China di Pangkalan Angkatan Laut Kamboja di Teluk Thailand.
Melansir Associated Press, laporan itu didasarkan pada foto satelit yang menunjukkan fasilitas yang dihancurkan dan pernyataan sebelumnya dari pejabat Kamboja.
Komite tersebut mengatakan Markas Komando Taktisnya adalah “sebuah unit operasional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum multi-lembaga” yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Pada 2017, telah dimulai rencana untuk memindahkannya.
Pihaknya menambahkan fasilitas yang ada saat ini dianggap terlalu kecil dan tidak memiliki fasilitas docking, juga hanya memiliki kapasitas terbatas untuk pelatihan dan kegiatan lainnya. Itu mendorong dibangunnya fasilitas yang lebih besar di lokasi baru, tanpa perubahan fungsi atau hubungan dengan mitra asing.
China adalah sekutu politik terdekat Kamboja yang memberikan sumber utama dukungan ekonomi melalui bantuan dan investasi.
Pada Juni, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyatakan China belum diberi hak eksklusif untuk menggunakan pangkalan tersebut. Tapi dia mempersilakan kapal perang dari semua negara, termasuk AS untuk menggunakan pangkalan tersebut.
Dia juga menunjukkan bahwa Konstitusi Kamboja tidak mengizinkan pangkalan militer asing didirikan di negaranya.
