Rakyat Merdeka — Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) diam-diam mengubah protokol pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati yang tidak lagi mengharuskan dengan suntikan mematikan. Aturan baru kini membolehkan metode lain seperti eksekusi dengan regu tembak, sengatan listrik, gantung dan menghirup gas beracun.
Aturan yang diamandemen, yang diterbitkan pada Jumat (27/11/2020) di Federal Register, memungkinkan pemerintah AS untuk melakukan eksekusi dengan berbagai cara tersebut.
Aturan—yang mulai berlaku pada 24 Desember 2020—muncul datang ketika Departemen Kehakiman telah menjadwalkan lima eksekusi mati selama periode yang sangat buruk, termasuk tiga hari sebelum presiden terpilih Joe Biden menjabat.
Seorang pejabat Departemen Kehakiman mengatakan perubahan aturan itu dilakukan untuk menjelaskan fakta bahwa Undang-Undang Hukuman Mati Federal mengharuskan hukuman dilakukan dengan dengan cara yang ditentukan oleh hukum negara bagian tempat hukuman dijatuhkan, dan beberapa di antaranya negara bagian menggunakan metode selain suntikan mematikan.
“Pemerintah federal tidak akan pernah mengeksekusi seorang narapidana dengan regu tembak atau sengatan listrik kecuali jika negara bagian yang bersangkutan telah mengesahkan metode eksekusi itu,” kata pejabat tersebut kepada AP yang dilansir pada Sabtu (28/11/2020).
Pejabat itu mengatakan dua eksekusi yang dijadwalkan pada bulan Desember akan dilakukan dengan suntikan mematikan tetapi tidak memberikan informasi tentang tiga eksekusi lainnya yang dijadwalkan pada bulan Januari. Pejabat itu berbicara kepada AP dengan syarat anonim untuk membahas protokol internal departemen.
Perubahan itu kemungkinan akan memicu kritik keras dari Partai Demokrat dan pendukung anti-hukuman mati, karena pemerintahan Donald Trump mencoba mendorong sejumlah perubahan aturan sebelum presiden Trump meninggalkan jabatannya.
Seorang juru bicara Biden mengatakan kepada AP awal bulan ini bahwa presiden terpilih “menentang hukuman mati sekarang dan di masa depan” dan akan berusaha untuk menghentikan penggunaannya. Namun dia tidak mengatakan apakah eksekusi akan segera dihentikan begitu Biden menjabat.
Jaksa Agung William Barr memulai kembali eksekusi mati federal terhadap terpidana mati tahun ini setelah absen selama 17 tahun. Tahun ini, Departemen Kehakiman telah mengeksekusi lebih banyak orang daripada selama setengah abad sebelumnya, meskipun dukungan publik memudar dari Partai Demokrat dan Partai Republik untuk penggunaannya.
Menurut data yang dikumpulkan Death Penalty Information Center, semua negara bagian yang memiliki hukuman mati mengizinkan suntikan mematikan—dan itu adalah metode utama meski metode lain diperbolehkan.
Namun, karena obat suntik mematikan menjadi sulit diperoleh, beberapa negara bagian mulai mencari metode alternatif untuk melaksanakan hukuman mati. Alabama bergabung dengan Oklahoma dan Mississippi pada tahun 2018 menyetujui penggunaan gas nitrogen untuk mengeksekusi tahanan, yang memungkinkan terpidana mati di beberapa negara bagian tersebut mati sesak napas.
Di beberapa negara bagian, narapidana dapat memilih metode eksekusi mereka. Di Florida, misalnya, seorang narapidana dapat secara khusus meminta untuk dihukum mati dengan disetrum dan di negara bagian Washington, narapidana dapat meminta untuk dihukum mati dengan digantung.
Di Utah, narapidana yang dihukum sebelum Mei 2004 dapat memilih untuk dibunuh oleh regu tembak. Hukum negara bagian di sana juga mengizinkan penggunaan regu tembak jika obat suntik mematikan tidak tersedia.
Pada tahun 2014, setelah eksekusi negara bagian yang gagal di Oklahoma, Presiden Barack Obama mengarahkan Departemen Kehakiman untuk melakukan peninjauan luas terhadap hukuman mati dan masalah seputar obat suntikan yang mematikan.
Barr mengatakan pada Juli 2019 bahwa peninjauan telah selesai, yang memungkinkan eksekusi dilanjutkan dan menyetujui prosedur baru untuk suntikan mematikan yang menggantikan kombinasi tiga obat yang sebelumnya digunakan dalam eksekusi federal dengan satu obat, pentobarbital. Protokol satu obat serupa dengan prosedur yang digunakan di beberapa negara bagian, termasuk Georgia, Missouri dan Texas.
Sebelum pemerintahan Trump melanjutkan eksekusi tahun ini, pemerintah federal telah menghukum mati tiga narapidana sejak 1988. Meskipun belum ada eksekusi federal sejak 2003, hingga Juli, Departemen Kehakiman terus menyetujui tuntutan hukuman mati, dan pengadilan federal terus menghukum mati terdakwa.
Trump sering berbicara tentang hukuman mati dan keyakinannya bahwa eksekusi berfungsi sebagai pencegah yang efektif dan hukuman yang sesuai untuk beberapa kejahatan, termasuk penembakan massal dan pembunuhan petugas polisi.
