RAKYAT MERDEKA — Ketegangan antara pemerintah dan kelompok oposisi Mongolia kini berujung pada perubahan di pucuk kepemimpinan negara tersebut. Presiden Khurelsukh Ukhnaa menyatakan akan melepaskan jabatannya pada Selasa (17/11), menyusul tuduhan korupsi yang dilayangkan Partai Demokrat terhadap kubu penguasa.
Partai Demokrat menyoroti dugaan korupsi dan nepotisme yang melibatkan pemimpin Partai Rakyat Mongolia, partai yang saat ini berkuasa. Mereka juga meminta agar persoalan tersebut diusut melalui mekanisme penyelidikan.
Menanggapi desakan itu, Ukhnaa menyatakan bersedia mundur agar proses pengungkapan kebenaran dapat berjalan. Ia juga menyatakan siap menghadapi pemeriksaan untuk memulihkan kehormatannya.
“Partai Demokrat mengatakan saya harus mengundurkan diri dari tugas saya agar kebenaran dapat terungkap. Saya setuju dengan hal ini,” kata Khurelsukh Ukhnaa.
Ia kemudian menegaskan keputusannya untuk menyerahkan tanggung jawab sebagai kepala negara.
“Oleh karena itu, saya akan menyerahkan tugas saya sebagai Presiden Mongolia. Saya akan menjalani penyelidikan dan kehormatan saya akan dipulihkan.”
Ukhnaa Klaim Tuduhan Bertujuan Mencemarkan Nama Baik
Ukhnaa menilai tuduhan yang diarahkan kepadanya merupakan upaya untuk mencemarkan nama baik dan menghina presiden. Meski demikian, ia menyatakan tidak akan menghindari proses pemeriksaan dan berkomitmen bekerja sama dengan para penyelidik.
Pengunduran diri presiden di Mongolia tidak dapat langsung berlaku begitu saja. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, keputusan tersebut harus memperoleh persetujuan dari 126 anggota Majelis Agung Negara atau parlemen.
Jika pengunduran diri disetujui, ketua parlemen akan mengambil alih tanggung jawab sebagai presiden sementara. Posisi tersebut akan dijalankan sampai pemilihan presiden digelar dalam waktu empat bulan.
Adapun pemilihan umum reguler berikutnya di Mongolia telah dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Partai Demokrat Desak Penyelidikan Sektor Pertambangan
Selain meminta Ukhnaa mundur, Partai Demokrat juga mendorong pembentukan komite penyelidikan khusus di parlemen. Mereka ingin aliran keuangan dari sektor pertambangan diperiksa untuk mengungkap dugaan penyimpangan.
Perhatian oposisi salah satunya tertuju pada Erdenes Tavan Tolgoi, perusahaan milik negara terbesar di Mongolia. Perusahaan tersebut menjalankan aktivitas penambangan batu bara di kawasan Tavan Tolgoi, yang menjadi salah satu cadangan batu bara terpenting di dunia.
Sorotan terhadap sektor ini tidak terlepas dari besarnya peran pertambangan dalam perekonomian Mongolia. Industri tersebut menjadi salah satu penopang utama ekonomi negara sekaligus memiliki hubungan erat dengan kehidupan politik.
Karena itu, tuntutan pemeriksaan terhadap aliran dana pertambangan turut menjadi bagian dari tekanan politik yang kini dihadapi pemerintahan Mongolia.
