RAKYAT MERDEKA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer (Noel), dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Opsi ini muncul setelah penyidik menemukan banyak barang bukti berupa uang tunai hingga puluhan kendaraan roda empat dan roda dua yang sudah disita. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pasal TPPU bisa digunakan jika aliran dana hasil dugaan korupsi terbukti dialihkan atau diubah bentuknya. “Ke depan, kalau uang hasil dugaan korupsi ini dipindahkan, diubah bentuk, atau masuk kualifikasi Pasal 3…
Baca LagiPenulis: Harian Merdeka
Polisi: DNA Ridwan Kamil dan Anak LM Tak Identik
RAKYAT MERDEKA — Hasil tes DNA yang melibatkan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan anak selebgram Lisa Mariana (LM) berinisial CA akhirnya diumumkan. Tes tersebut menyatakan bahwa keduanya tidak memiliki kecocokan DNA. Pengumuman resmi dilakukan di Markas Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/8/2025). Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizki Agung, menjelaskan bahwa tes DNA telah rampung dan hasilnya diserahkan kepada kedua belah pihak. “Pada hari ini Pusdokkes Polri telah menyerahkan hasil tes DNA, dengan hasil saudara RK dan anaknya LM berinisial CA tidak identik,” ujar…
Baca LagiPuan Maharani Tegaskan Tak Ada Kenaikan Gaji Anggota DPR
RAKYAT MERDEKA — Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah isu adanya kenaikan gaji anggota dewan hingga Rp3 juta per hari atau Rp90 juta per bulan. Menurutnya, tidak ada tambahan gaji, melainkan hanya perubahan fasilitas rumah jabatan menjadi tunjangan uang rumah. “Enggak ada kenaikan. DPR sudah tidak mendapat rumah jabatan, tetapi diganti kompensasi uang rumah karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” kata Puan di Jakarta, Minggu (17/8), usai menghadiri Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka. Puan menjelaskan, bahwa tunjangan rumah dinas sudah diterapkan bagi anggota DPR periode 2024–2029. Hal ini…
Baca LagiDemo di Pati Memanas, Warga Desak Bupati Sudewo Mundur
RAKYAT MERDEKA — Ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati area depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8) pagi. Aksi dimulai sekitar pukul 08.20 WIB dengan orasi lantang menuntut Bupati Sudewo segera lengser dari jabatannya. Para orator menyampaikan keluhan dan kekecewaan warga terhadap kebijakan pemerintah daerah. Aksi ini berlangsung dari atas truk tronton yang diparkir tepat di depan kantor bupati. Koordinator aksi, Husein, meminta Sudewo untuk legowo mundur. “Hari ini Bupati Sudewo harus lengser. Bupati harus lengser,” teriak Husein di hadapan massa. Tuntutan Didukung Keluhan Ekonomi Warga Sejumlah warga yang…
Baca LagiKasus Prada Lucky: DPR Ingatkan TNI Tegakkan Aturan
RAKYAT MERDEKA — Komisi I DPR RI menuntut agar pelaku pembunuhan Prada Lucky Namo (23) mendapat hukuman seberat-beratnya, termasuk pemecatan dari dinas militer. DPR menegaskan, kasus ini tidak boleh dianggap sepele dan harus diusut secara transparan hingga tuntas. Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa kematian Prada Lucky bukanlah kejadian biasa. Menurutnya, keterlibatan lebih dari satu pelaku mengindikasikan adanya unsur pengeroyokan. “Kalau sampai ada empat orang yang terlibat, ini jelas pengeroyokan. Korban pun tidak melawan karena menghormati seniornya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/8). Hasanuddin menekankan bahwa…
Baca LagiKPK Panggil Yaqut Soal Dugaan Korupsi Kuota Haji
RAKYAT MERDEKA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait kuota haji. Kali ini, penyelidik menjadwalkan klarifikasi terhadap Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8/2025). Pemanggilan ini dilakukan bersamaan dengan agenda pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang terkait kasus terpisah dalam proyek pengadaan layanan Google Cloud. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan pemanggilan Yaqut saat dikonfirmasi pada Rabu (6/8). Hal serupa juga disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. “Benar, akan ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan minggu…
Baca LagiKasus Campak di Sumut Tembus 362, Vaksinasi Dikebut untuk Tekan Wabah
RAKYAT MERDEKA — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaporkan 1.191 kasus suspek campak dan rubela sepanjang Januari hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, 362 kasus dinyatakan positif campak dan 10 kasus positif rubela. “Total 362 kasus positif campak dan 10 rubela terkonfirmasi dari awal tahun hingga Juli,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Novita Saragih, Minggu (3/8/2025). 12 Wilayah Alami Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak Sebanyak 12 kabupaten/kota di Sumut telah menyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak. Medan mencatat jumlah tertinggi…
Baca LagiWaspada Tsunami, Warga Pasifik Diimbau Menjauh 30 Meter dari Pantai
RAKYAT MERDEKA — Warga Diimbau Menjauhi Pantai dan Naik ke Tempat Lebih Tinggi Sejumlah negara di wilayah Kepulauan Pasifik segera mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa bumi berkekuatan Magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai Rusia pada Rabu (30/7). Pemerintah daerah meminta warganya menjauhi garis pantai minimal 30 meter dan bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Kantor Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan Sipil Guam menyatakan bahwa wilayah seperti Guam, Rota, Tinian, dan Saipan menghadapi ancaman tsunami yang signifikan. “Fluktuasi tinggi permukaan laut dan arus kuat yang berbahaya bisa tiba secepatnya pukul 2.30 siang…
Baca LagiKasus Ijazah Palsu Jokowi Masuki Tahap Gelar Perkara
RAKYAT MERDEKA — Gelar perkara terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo akan segera dilakukan Bareskrim Polri. Diketahui, kasus ini diadukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa gelar perkara akan dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. “Gelar perkara akan dilakukan pekan ini. Hasilnya akan disampaikan secara terbuka dan transparan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (20/5). Pemeriksaan Masih Berlangsung Menurut Trunoyudo, proses penyelidikan terus berjalan. Penyidik…
Baca LagiStatus WNI Satria Arta Hilang Otomatis, Ini Penjelasannya
RAKYAT MERDEKA — Jadi Tentara Asing, WNI Kehilangan Kewarganegaraan. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa status kewarganegaraan Indonesia milik Satria Arta Kumbara otomatis hilang setelah ia bergabung dengan militer Rusia. Satria adalah mantan prajurit Marinir TNI Angkatan Laut yang kini menjadi tentara relawan di negara tersebut. Menurut Supratman, status kewarganegaraan Satria tidak dicabut melalui proses hukum, tetapi hilang secara otomatis sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 huruf d dan e. Masuk Dinas Tentara Asing Tanpa Izin Presiden Berdasarkan…
Baca Lagi