RAKYAT MERDEKA — Kediaman Najib Razak di kawasan Taman Duta, Kuala Lumpur, kini menjadi tempat mantan Perdana Menteri Malaysia tersebut menjalani sisa masa hukumannya. Perubahan status itu berlaku setelah Pengadilan Tinggi Malaysia mengeluarkan keputusan baru pada Selasa (10/11) malam yang memerintahkan pemindahannya dari Penjara Kajang.
Najib tiba di rumah sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Sejumlah kendaraan pengawal mengiringi konvoi yang memasuki kediamannya setelah ia meninggalkan penjara.
Beberapa jam sebelum kedatangannya, kendaraan yang diduga membawa anggota keluarga Najib juga terlihat tiba di lokasi sekitar pukul 19.55 waktu setempat.
Putusan Pengadilan Mengubah Status Penahanan Najib
Perpindahan Najib ke rumah sebenarnya sempat tertunda. Pada 6 November, ia pernah dibebaskan setelah UMNO, partai politiknya, melunasi denda sebesar RM50 juta atau sekitar Rp223 juta.
Akan tetapi, Najib kembali masuk penjara hanya beberapa jam kemudian. Langkah tersebut terjadi setelah Jaksa Agung Malaysia meminta penjelasan hukum mengenai pelaksanaan keputusan yang memungkinkan Najib menjalani tahanan rumah.
Persoalan itu kemudian kembali dibawa ke Pengadilan Tinggi pada Selasa (10/11). Jaksa Agung mengajukan permohonan peninjauan terhadap perintah pembebasan sebelumnya.
Hakim Aslam Zainuddin merespons permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pengganti. Putusan baru itu sekaligus mencabut keputusan yang dikeluarkan pada 6 November.
“Putusan pembebasan dengan pembayaran denda tertanggal 6 November dengan ini dibatalkan dan sepenuhnya digantikan oleh putusan berikut,” kata Aslam.
Melalui keputusan tersebut, Najib harus menyelesaikan sisa hukuman enam tahun di rumahnya yang beralamat di Jalan Langgak Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur. Masa tahanan rumah ditetapkan sampai 23 Agustus 2028 berdasarkan pengampunan bersyarat dari Raja Malaysia.
Berawal dari Perkara Dana SRC International
Najib mulai menjalani hukuman penjara pada Agustus 2022. Saat itu, pengadilan tertinggi Malaysia menguatkan vonis dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan kriminal, dan pencucian uang yang berkaitan dengan dana SRC International.
Perusahaan tersebut sebelumnya merupakan anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Perusahaan investasi milik negara Malaysia itu menjadi pusat skandal korupsi dengan nilai mencapai miliaran dolar.
Atas perkara SRC International, Najib semula dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Namun, Dewan Pengampunan Malaysia pada 2024 mengurangi masa hukumannya menjadi enam tahun.
Besaran denda yang harus dibayarkan juga dipangkas. Dari sebelumnya RM210 juta atau sekitar Rp934 miliar, jumlahnya turun menjadi RM50 juta atau sekitar Rp223 juta.
Selanjutnya, pada September, Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar memberikan pengampunan bersyarat. Keputusan tersebut membuka jalan bagi Najib untuk menjalani sisa hukuman perkara SRC International di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.
Istana dan Jaksa Agung Berbeda Pandangan
Pelaksanaan keputusan tahanan rumah Najib sempat memunculkan perbedaan pandangan antara istana kerajaan dan Kantor Jaksa Agung Malaysia.
Ketegangan tersebut mencuat setelah Najib kembali ditempatkan di penjara pada 6 November. Sultan Ibrahim kemudian menyampaikan pernyataan terbuka yang menegaskan bahwa pemberian pengampunan merupakan hak prerogatif raja sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar menghormati kewenangan kerajaan dengan tetap berpegang pada prinsip monarki konstitusional dan supremasi hukum.
“Mengingat bahwa semua syarat yang tercantum dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi, argumen apa pun yang membantah perintah tersebut sama saja dengan menentang perintah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong,” lanjut Sultan Ibrahim.
Di sisi lain, Kantor Jaksa Agung membantah bahwa langkah meminta penjelasan kepada pengadilan merupakan upaya menentang pengampunan kerajaan.
Pihak kejaksaan menjelaskan, klarifikasi diperlukan untuk memastikan kedudukan hukuman pertama Najib setelah denda dibayarkan. Kepastian tersebut juga berpengaruh terhadap penentuan waktu dimulainya hukuman penjara 15 tahun dalam perkara 1MDB.
