Penulis: Harian Merdeka

RAKYAT MERDEKA — Surat tuntutan pidana untuk terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi akan dibacakan jaksa penuntut umum hari ini, Senin (6/2). Pembacaan sidang tuntutan pada pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma itu dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sekitar pukul 10.05 WIB. “Agenda untuk tuntutan, ruangan Kusuma Atmadja,” sebagaimana dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, pada Senin (6/2). Rugikan negara 86T Sidang ini  diketahui sudah bergulir semenjak 8 September 2022 lalu.…

Baca Lagi

RAKYAT MERDEKA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, jika mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara sempat tidak berani mengganti barang bukti narkotika sabu dengan tawas. JPU menyebut, Dody berkeberatan untuk menukar sebagian barang bukti sabu tersebut sebagai instruksi dari atasan Dody saat itu. Di mana tidak lain adalah mantan Kapolda Sumatra Barat, yakni Irjen Teddy Minahasa. “Terhadap arahan dari Saksi Teddy Minahasa Putra tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Teddy Minahasa Putra bahwa dirinya tidak berani. akan tetapi jika Saksi Teddy Minahasa Putra memerintahkan, maka Terdakwa akan mengupayakannya,” ujar jaksa di Pengadilan…

Baca Lagi

RAKYAT MERDEKA —Mulai Selasa (24/1) besok, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan vaksinasi Covid-19 booster kedua bagi masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas secara gratis. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, vaksin booster ini sudah bisa diakses masyarakat di fasilitas layanan kesehatan terdekat, seperti rumah sakit dan puskesmas. “Alhamdulillah di Jatim, kami selalu siap untuk memberikan layanan kesehatan terutama untuk penanganan Covid-19,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Senin (23/1). Khofifah juga memberikan himbauan pada wali kota dan bupati untuk segera mempercepat persiapan vaksinasi booster kedua ini.…

Baca Lagi

RAKYAT MERDEKA — Penggeledahan dilakukan Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1) kemarin. Upaya penggeledahan paksa ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada tahun 2018-2019. “Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (17/1). “Perkembangannya akan kami sampaikan kembali,” imbuhnya. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta mengatakan terbuka pada langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penggeledahan…

Baca Lagi

RAKYAT MERDEKA — Sebagian rekening milik Pemprov Papua dibekukan pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), setelah Gubernur Lukas Enembe ditangkap oleh KPK. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, hal tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran oleh Pemprov Papua setelah penangkapan Enembe. “Pergerakan uang, Pemda sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di freeze. Kami freeze melalui PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum,” ujar Mahfud dalam konferensi persnya, Rabu (11/1). Mahfud juga meminta supaya tak ada langkah-langkah negatif dengan dalih pembelaan kepada penangkapan Lukas. “Saya minta saudara kepada…

Baca Lagi

RAKYAT MERDEKA — Akhirnya, Mabes Polri buka suara soal kabar penangkapan warga negara Indonesia (WNI) asal Papua oleh Kepolisian Filipina. Di mana penangkapan ini diduga karena keterlibatannya dalam jual beli senjata ilegal. Kabar ditangkapnya WNI yang bernama Anton Gobay di Provinsi Kiambia, pada Sabtu (7/1) ini pun dibenarkan Kadiv Hubinter Mabes Polri Irjen Krishna Murti. Krishna menjelaskan, jika pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Filipina terkait penangkapan WNI tersebut. “Sudah koordinasi. Sedang di-follow up,” jelasnya ketika dikonfirmasi, pada Senin (9/1). Meski demikian, ia mengaku belum bisa memberikan kepastian apakah yang bersangkutan…

Baca Lagi

RAKYAT MERDEKA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan siap melakukan kerja sama dengan KPU untuk mengerahkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) guna membantu kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan setelah menerima silaturahmi Ketua KPU Hasyim Asyari beserta dengan komisioner KPU lainnya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12). “Ditambah kerja sama yang lebih luas. Termasuk bila KPU butuh Banser, ya nanti kita sediakan, karena kita sudah menyumbangkan satu Banser jadi komisioner. Dan kita sumbangkan Banser-Banser yang lain untuk kebutuhan yang ada tadi,” ujar pria…

Baca Lagi