Rakyatmerdeka.co – News Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo sudah mengambil keputusan yang melanggar hukum dengan menerbitkan instruksi presiden (inpres) yang mengatur penghematan anggaran di kementerian serta lembaga.
” Saya heran kenapa Presiden suka mengambil beberapa keputusan yang tidak mematuhi hukum seperti ini. Ini kan tidak boleh, ” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Fahri menilai Inpres yang diterbitkan Jokowi rawan gugatan. Ia menegaskan kalau pemotongan anggaran mesti dilakukan dengan kesepakatan DPR lewat revisi Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara Perubahan 2016 jilid II.
” Tak boleh kita mengelola keuangan itu dengan menggunakan instrumen-instrumen dibawah undang-undang. Salah itu, dapat digugat, itu bahaya, ” ucap Fahri.
Fahri meminta Jokowi membatalkan Inpres yang sudah diterbitkan pada 26 Juni 2016 itu. Sebagai gantinya, pemerintah mesti mengajukan kembali APBN-P jilid II ke DPR.
” Terus terang saya meyayangkan sekali keputusan Presiden, mengatur-atur anggaran gunakan Inpres seperti begitu bahaya sekali. Ini preseden yang buruk untuk kita, ” ucap Fahri.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Th. 2016 tentang Penghematan Anggaran Kementerian serta Lembaga per tanggal 26 Agustus 2016 itu.
Ada 83 kementerian/lembaga yang diminta menghemat anggaran. Total dari penggematan biaya itu meraih 64 Triliun. Tetapi, DPR, DPD serta DPRD tak diminta melakukan penghematan.
