Tidak Mau Dukung Ahok, Lulung Siap Siap Dapat Sanksi PPP

tidak-mau-dukung-ahok-lulung-siap-siap-dapat-sanksi-ppp

Rakyatmerdeka.co – News Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang berasal dari Kubu Djan Faridz memastikan akan memberikan sanksi bagi kadernya Lulung atau yang memiliki nama lengkap Abraham Lunggana yang menolak untuk menjalankan kepustusan partai.

Sanksi tersebut di dapatkan karena Lulung yang tidak mau mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun di sekjen PPP Kubu Djan, Dirmyati Natakusuma belum mengungkapkan sanksi apa yang akan di berikan Ujar Dirmyati saat di hubungi Selasa 11 Oktober 2016.

Dirmyati mengatakan saat ini pihaknya masih berkomunikasi dengan pihak Ahok – Djarot untuk membuat kontrak politik terkait dukungan yang di berikan pihak PPP untuk Ahok – Djarot. Kontrak politik di buat lantaran PPP tidak dapat mengusung Ahok – Djarot ketika pendaftaran ke KPUD Jalarta.

Dikarenakan PPP Djan tidak memiliki surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM sebagai sebuah syarat mengusung pasangan calon pada Pilkada.

Untuk saat ini SK menkunham di pegang oleh Kubu Romahurmuziy yang memberikan dukungan untuk pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni.

Baca Juga : ” Lulung ” Jika Saya Dukung Ahok, 1 Juta Suara Pemilih PPP Hilang “

Ketika Surat Kontrak Politik selesai di buat PPP akan membuat surat edarab kepada semua kader yang ada bahwa PPP yang berlambangkan Kabah itu telah memutuskan untuk mendukung Ahok – Djarot. ” Dan setelah membuat Kontrak Politik baru melakukan langkah yang strategis untuk semua Kader harus mengikuti arah kebijakan yang di ambil ” Ujar Dirmyati.

Disamping itu Lulung juga mengungkapkan siap menerima konsekuensi atas sikap nya yang menentang dengan tidak mengikuti amanat partai nya meskipun selama ini Lulung mengakui berada di Kubu Djan.

” Ya Harus di terima, nama nya juga di kasih sanksi ” tutur Lulung. tetapi menurut pandangan Lulung salah atau tidak kalau saya mempertahankan suara saya di PPP DKI kata Lulung pada media Minggu 9 Oktober 2016. Meskipun demikian Lulung juga tidak mengetahui mengenai sanksi yang akan di dapatnya, dan biasa nya di butuhkan Rapat Pleno untguk mengambil keputusan tambah Lulung.

Related posts

Leave a Comment