Rakyatmerdeka.co – News Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, serta Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memohon Pemerintah Provinnsi Sumatera Utara serius dalam lakukan pengaturan lokasi Danau Toba menuju lokasi wisata berskala internasional.
Hal itu di sampaikan Luhut waktu menghadiri penandatanganan perjanjian Rencana Aksi Penataan Kawasan Danau Toba oleh Gubernur Sumatera Utara serta tujuh bupati dari kabupaten sekitar lokasi Danau Toba, di Medan, Sumatera Utara, Senin (25/7/2016).
Luhut menyatakan, pejabat pemerintah harus tegas serta berani menolak suap dari pihak-pihak yang menginginkan berinvestasi di Sumatera Utara dengan cara tidak bertanggungjawab.
Dia juga pernah menyebutkan Presiden Joko Widodo sebagai satu diantara sosok pemimpin yang tegas dalam membuat kebijakan pemerintahan.
Jokowi, kata Luhut, berani mengambil langkah cepat, namun penuh perhitungan dalam membuat ketentuan bila di rasa benar serta berguna untuk masyarakat.
” Meskipun banyak orang-orang menduga Presiden kita itu klemar-klemer, namun dia itu penuh perhitungan, berani, serta tegas. Seperti komandan saya dahulu di Kopassus. Saya pernah katakan, ‘Pak Jokowi itu salah jurusan, semestinya dia masuk Kopassus’, ” tutur Luhut sembari tersenyum lebar.
Luhut mengharapkan pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam usaha tingkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pembenahan di bidang ekonomi serta pariwisata.
Dia juga mengingatkan beberapa kepala daerah itu untuk tidak segan-segan menindak beberapa investor yg tidak patuh hukum dengan lakukan pencemaran lingkungan.
Luhut menyoroti permasalahan pencemaran limbah serta keramba ikan punya perusahaan swasta yang menghambat kemajuan bidang pariwisata di Danau Toba.
” Limbah telah mencemari sebagaian ruang di Danau Toba. Pencemarannya luar biasa serta memerlukan moratorium keramba karenanya juga mengakibatkan kerusakan, ” kata Luhut.
Diluar itu, Luhut menyampaikan, ekonomi Indonesia sekarang ini makin lebih baik. Pemerintah bakal mulai lakukan banyak pembenahan di sektor pariwisata.
Menurutnya, dalam 10 th. ke depan, selain dari pajak, Pemerintah akan mengandalkan pemasukan negara melalui pariwisata.
Oleh karenanya, dia mengingatkan pemerintah daerah jangan sampai berani-berani menerima suap agar tidak terjadi kecurangan yang menyebabkan rusaknya lingkungan.
” Jaman Presiden Jokowi memberikannya keteladanan antikorupsi. Kalian mesti menolak bila ada yang kasih uang agar tak terjadi kecurangan. Ekonomi sudah jadi lebih baik. Oleh karenanya, janganlah gampang tergiur dengan uang receh. Jangan sampai investasi mengakibatkan kerusakan lingkungan, ” tegasnya.
